penatausahaan barang milik daerah. 197703052005022001. penatausahaan barang milik daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Arsip Berita. 15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang. 2016 |. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,. 14. 93220872. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 06/2015maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. . 15 Tahun. INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA : IMPLEMENTASI DAN OPTIMALISASI. penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. 20. CA. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Pengelolaan Barang Milik Daerah 4 Buku 93. 47 Tahun. Barang milik negara/daerah meliputi : barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. PENATAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG TERTIB DAN AKUNTABEL SESUAI KAIDAH-KAIDAH GOOD GOVERNANCE. Pejabat Penatausahaan Barang Milik. Rumusan tersebut merupakan siklus minimal atas seluruh mata rantai siklus pengelolaan barang milik. Pemerintah Kota Surabaya . 325. Pasal 474 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pembukuan sebagai. 23. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH Jalan Imam Bonjol No. 100 Penatausahaan Barang Milik Daerah Persentase BMD yang terawat 72 BMD OPD 243. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. Jenis. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. 4. Pemerintah Daerah berperan penting dalam pengawasan serta perhatian khusus. 2. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH ` Ket : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang Pembantu Pengguna Barang Pengguna Barang Pengguna Barang Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyajikan Barang Milik Daerah secara akuntabel dan tepat waktu. Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. 1. slides. 19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Barang Milik. Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Q / Monev. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah. tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Pemerintah Provinsi Riau dalam hal penatausahaan, selain pem-bukuan juga saat ini sedang melakukan in-ventarisasi terhadap barang milik daerah. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen. ABSTRAK: a. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang. T. Pengelolaan barang milik daerah/negara - program/rencana pembangunan dan rencana kerja - struktur organisasi - struktur/pedoman. 6. C. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah; 3. Peraturan Perundang-undangan. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah , Istimewa Yogyakarta. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus dengan sebaik-baiknya. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud June 2017 // DOI: 10. Pembelanjaan APN/APBD Sumbangan. Nomor 19 Bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Bentuk Singkat Permendagri Tahun 2016 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 06 April 2016. Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) oleh kuasa pengguna. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,. - 8 - 11. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). 23. , S. SUB KEGIATAN. 3. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 55 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BATU. Tujuan pembukuan adalah agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya. C. : 2022. Undang -U ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Setiap daerah memiliki barang atau aset yang disebut barang milik daerah (BMD). 06/2007 ten tang penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK. Peraturan Bupati Maros Nomor 35. 753. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara. LATAR BELAKANG : Perbup Nomor 43 Tahun 2017 tentang SSH mengatur tentang penatausahaan keuangan yang tertib dan teratur sesuai dengan kaidah tata usaha keuangan 2. 13. 17/2007 ttg PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BMD; Slideshow. MAKSUD DAN TUJUAN : a. 03. Download to read offline. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KABUPATEN KULON PROGO, Menimbang : a. pdf. 13) f. 30. Pengguna Barang adalah Kepala Organisasi. setiap semester sebelum penyampaian laporan barang kepada Pengelola Barang atau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir semester; danPresentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. 000 525. •Untuk barang-barang yang direncanakan “habis pada satu kegiatan” tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan dan “tidak menjadi barang persediaan”. Judul. tentanng Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Aset Daerah. Penngelolan ini dimaksudkan agar. Dipastikan Pengelola Barang telah melaksanakan pembukuan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi. . Hasil Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan :ASN dan Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan :1. The key informants were purposively determined to get the. Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman Aparatur Pemerintahan Daerah Maka Lembaga Kajian Indonesia (LKI) Akan Melaksanakan Bimbinggan Teknis Mengenai Bimtek “ Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penatausaaan BMD, Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan , Invetarisasi Barang Milik Daerah (BMD)”. 4. Undang -U ndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam L ingkunga n Provinsi Jawa Barat; 2. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan ini nantinya akan digunakan oleh sebagai pedoman da-lam membuat penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah. Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa”. 2. 7K views • 21 slides Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4 Nurul Angreliany 1. penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang. Bimtek Online Tahap I. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 (PP 28/2020) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang. 29. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, berwenang dan bertanggungjawab: a. 01. 2. Tegal penatausahaan Barang Milik Negara. Penatausahaan barang milik daerah, baik pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan harus dilakukan secara tertib dan berkualitas. 28 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2020 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 08 Juni 2020 Tanggal Pengundangan 09 Juni 2020 Tanggal. 000 0 0 0 156. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor. 19 - 23 Oktober. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0146 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang. pptx MuhammadFachruRazi6 59 views • 27 slides q. ABSTRAK: Menimbang: a. Yang dimaksud dengan penatausaan dalam Permendagri no. 01. 24. E (0274) 773221 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Memproses pemindahtanganan, pemusnahan. Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Pedoman Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Bimtek Pengelolaan Anggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban serta Aset Daerah; Penerapan Permendagri No 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas Penata Laksana Barang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian Barang Milik. Organisasi : 5. Bidang. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman. 8 Pelaporan). Sedangkan Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Tertibnya Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Create Date Januari 24, 2022. SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BARANG INVENTARIS) Dasar Hukum : 1. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; j. 15374. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perwakilan. 142, TLN NO. Subjek. Barang milik daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk barang yang dibeli atas beban dana tugas pembantuan, dana dekonsentrasi dan barang yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah; b. Bidang Barang Milik Daerah. Adapun tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, SEWA, PINJAM PAKAI,. MBus. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada PD. Proses tersebut merupakan Siklus Logistik yang lebih rinci pengelolaan Barang Milik Daerah yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus pembendaharaan. 17 tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BUOL BUPATI BUOL Menimbang Mengingat 4 * a. Diunduh. C. PENATAUSAHAAN - BARANG MILIK NEGARA 2016 PERMENKEU RI NOMOR 181/PMK. Kata Kunci: Evaluasi, Penatausahaan, Barang Milik Daerah, Kartu Inventaris Barang 5. PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat. Pengguna Barang Pengguna Barang Pengguna Barang Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. File Count 1. Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan. penggunaan Barang Milik Daerah. Bahasa. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Pejabat penatausahaan pengelola barang. 3. Penatausahaan adalah kegiatan Pendataan, Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan. Nama SOP Pengelolaan Barang Milik Daerah Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Instansi. Penatausahaan; dan k. Terlampir Jadwal Bimtek Barang dan Aset yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pelatihan. 4. penatausahaan barang milik daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah berbasis akrual (studi pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota batu tahun 2014) skripsi . Tertibnya penatausahaan barang milik daerah dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Sedangkan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) (X2) terhadap kualitas laporan. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta. Bimtek 2020. melaksanakan kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. BAB II PEJABAT. KEBIJAKAN UMUM PERMENDAGRI 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DR HARI NUR CAHYA MURNI, MSi DIREKTUR BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR HUKUM. BMN Aset Lain-lain yang diserahkan kepada Menteri. (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli selaku pejabat penatausahaan Barang Milik Daerah. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan,. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK. Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah berupa Rumah Negara. Dalam penatausahaan barang milik daerah ada 3 kegiatan : 1. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan. 000 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 0 156. Peranan penatausahaan aset dalam pengelolaan aset menempati posisi yang sangat strategis karena semua kebijakan lebih efektif jika didasarkan pada data akurat yang diperoleh. 3. 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah • Permendagri No. mengenai pengelolaan barang milik daerah, maka perubahan terhadap peraturan yang menjadi acuan pengelolaan Barang Milik Daerah sangat perlu untuk dilakukan. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Dalam Peningkatan Utilitas Penggunaan dan Pengelolaan Penatausahaan Aset Daerah Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Barang.